nusantara-online.com, Bandar lampung- Mencermati perkembangan terakhir tentang pandemi Covid-19 di Indonesia, Fraksi PKB DPRD lampung, bergerak cepat dengan sejumlah langkah dan usulan kepada Pemerintah Provinsi Lampung, khususnya didalam memuat kehidupan santri, pengajar, dan masyarakat yang menggantungkan perputaran ekonominya dari pesantren.

Pertama, memfasilitasi rapid test dan pemeriksaan swab massal untuk seluruh kiyai dan santri sebagai penanda dimulainya kegiatan belajar mengajar.

Kedua, pemenuhan kebutuhan ketahanan pangan dan ekonomi pesantren untuk santri yang kembali ke pesantren minimal 14 hari.

Ketiga, penyediaan sarana dan prasarana belajar yang memenuhi standar new normal, haris disiapkan oleh dinas pendidikan dan kanwil kementrian Agama provinsi lampung termasuk didalamnya digitalisasi proses belajar mengajar pesantren.

Keempat, penyiapan SOP atau prosedur tetap beserta petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dalam bentuk buku saku dan sebagainya, tentang penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di pesantren dalam masa new normal.

Kelima, alokasi anggaran khusus yang bersumber dari APBD untuk pesantren selama masa new normal.

” kami dari Fraksi PKB DPRD Lampung mendorong Pemprov Lampung dalam hal ini Pak Gubernur untuk mempertimbangkan lima point diatas dan membantu pesantren sesuai harapan kami semua. Sehingga, kebijakan new normal dapat terealisasi secara nyata diberbagai tingkatan, khususnya pesantren, ” kata ketua Fraksi PKB DPRD lampung, H. Okta rijaya, MM, Di Ruang fraksi PKB kamis, (29/05/2020).

Kemudian, lanjut okta. Usulan yang dituangkan oleh fraksi PKB DPRD lampung itu telah melalui kajian dan tahapan yang cermat, diantaranya, mengacu pada arah kebijakan Pemerintah Pusat yang akan menerapkan konsep new normal untuk memyelamatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dalam masa pandemi covid-19, hingga vaksin penangkal ditemukan.

Selanjutnya, kehidupan ratusan pesantren di provinsi lampung, yang mendesak agar dapat kembali memulai proses kegiatan belajar, yaitu didalamnya memuat kehidupan santri, pengajar, dan masyarakat yang menggantungkan perputaran ekonominya dari pesantren. Dan yang terpenting lainnya, yaitu kondisi sarana dan prasarana pesantren yang sebagian besar belum memenuhi standar kesehatan, terlebih untuk menjalankan protokol kesehatan covid-19, dengan konsep new normal.

” itulah dasar kami mengusulkan, dan kami yakin pak Gubernur akan mempertimbangkan usulan kami, karena dari data yang ada, pesantren ada 500, ini penting agar menjadi perhatian kita semua” tegasnya (rls/arf)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close

Jabodetabek