Lampung selatan,nusantara-online.com,-Kadus Minimal Harus Berijasah SMA.Hal ini ditentang oleh Camat Tanjung Sari Lampung Selatan,Pada Minggu Sore (26/7).

Pasalnya,Salah Satu Kepala Dusun (Kadus)desa Wonodadi Berisial JN Hanya berbekal Ijasah Paket B.Namun masih diangkat menjadi Kepala dusun dari mulai Tahun 2015 Sampai dengan Tahun 2020.

Menanggapi Persoalan tersebut,Oknum Camat Tanjung Sari,Rahmat,berujar apabila aparatur desa (Kadus) di angkat sebelum Peraturan Mentri dalam Negri (permendagri) No 67 Tahun 2017 di terbitkan.maka, aparatur desa wajib menghabiskan masa jabatannya sampai (60 Tahun).”Tutur Rahmat.

“Selain Camat Dan Kades Diduga tak paham aturan,Rahmat juga mengirimkan Video Youtobe Via Whatsapp,Tolong didengarkan mas,Yaa itu ada keterangan dari Pejabat Kemendagri nya yaa…?”.Karena aturan itu berlaku seluruh Indonesia.”Ucapnya.

 

 

Berdasarkan pengakuan Oknum kepala dusun (Kadus) Desa Wonodadi yang berinisial JN saat di konfirmasi dikediamnya (23/07) baru baru ini dirinya mengaku hanya menggunakan ijasah paket B.untuk menjadi Kadus dusun 1B. Desa Wonodadi kecamatan Tanjung sari Lampung selatan.

“Dirinya mengaku masih menjabat kadus walau berbekal ijasah paket B.Sudah dua kali ganti kades,kata dia,mulai dari Tahun 2015 S/d Tahun 2020.”AKu JN Kepada Wartawan.

Sementara itu,Rudi salah satu pegawai PEMDA Kabupaten Lampung selatan saat di konfirmasi melalui pesan WhatsApp Dirinya akan mengkroscek langsung ke Desa Wonodadi guna menyikapi info tersebut.

“Kami segera turun,juga akan memeriksa dugaan tersebut,”ucapnya singkat.

Ditempat Terpisah,menanggapi persoalan tersebut.Direktur LBH Cakap Rakyat Amanah (Cakra) Lamsihar Sinaga SH, menilai hal itu telah mengangkangi Peraturan Menteri Dalam Negri (Permendagri) No 67 Tahun 2017.

Sebagaimana termaktub dalam Pasal 2. (1) Perangkat Desa diangkat oleh kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus. (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat; b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; c. dihapus; d. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.(3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu persyaratan yang bersifat khusus dengan memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat setempat dan syarat lainnya.(4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam peraturan daerah.

“Jadi terkait soal Kadus tersebut yang disinyalir Camat tidak memahami aturan Dan ditengarai telah mengangkangi Undang Undang Permendagri No 67 Tahun 2017.Karena menurutnya dalam video You Tobe berbunyi:Pasal 12 permendagri 83 bahkan ditegaskan lagi pada pasal 12 permendagri 67 tetap melaksanakan tugas sampai usia 60 tahun.artinya siapapun yang mau jadi pemimpin didesa tersebut ini perangakat perangkat desa tersebut tetap melaksanakan tugas sampai usia 60 tahun .tapi jika SK nya berakhir ditahun 2017 karena sebelum lahirnya undang undang di SK kan masanya periodisasi ,misalnya dia diangkat thn 2007 melaksanakan tugas selama 10 tahun dan berakhir di tahun 2017.ketika ada sk seperti ini pada tahun 2017 sebelum berakhir masa tugasnya skbnya . diperbaharui dia melaksanakan tugas sampai usia 60 tahun.apakah pendidikan nya Sekolah Dasar (SD) ya inilah keuntungan bagi perangkat desa yang terdahulu. Dia SD atau smp melaksanakan tugas sampai usia 60 tahun. Tapi kalau ada kekosongan perangkat desa misalnya ada yg mengundurkan diri. kemudian strukturnya kita sudah atur yang baru 3-3-3 sementara yang lama 2-2-2 sehingga diperlukan pengisian yg baru. ini persyaratan nya mengikuti ketentuan undang undang usianya 20 tahun sampai dengan 42 tahun pendidikan nya SLTA. Mekanismenya bagaimana pengangkatan nya,mengikuti ketentuan perundang undangan yang baru.

jadi jelas,pada video Youtobe yang dikirim pengangkatan aparatur desa harus mengikuti ketentuan undang un dang yang Baru,Berdasarkan peraturan undang undang Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan pemberhentian aparatur desa.

Terlepas dari itu,Lamsihar Sinaga SH Menambahkan (Sementara kadus sekarang) harus berijasah SMA,kenapa ? Itu untuk kemajuan desa itu sendiri,Baik pendidikan Dan SDM nya.kata dia,apalagi sekarang sudah era digital dan harus memenuhi standar.mosok kadus sekarang Berijasah SD Atau SMP itukan jaman dulu,karena kenapa Ijasah kadus,itu hanya Paket B.dengan begitu artinya Kades yang melantik Kadus JN tidak mengerti aturan,” kritik Alam, sapaan akrabnya.

Secara tegas dirinya menuntut Kades dan Camat untuk bertanggung jawab membenahi. Ekstrimnya Kades dan Camat juga bisa dijerat secara hukum,”Ujar Bang Alam Panjang Lebar.

“Ya, jadi tidak ada alasan Kades berdalih pengangkatan Kadus hanya meneruskan dari Kades terdahulu. Itu artinya Kades mengetahui dan seharusnya mereka merekomendasikan pemberhentian jabatan kadus melalui Camat dan Inspektorat Setempat, bukan justru pembiaran,” ucapnya.(Riyanto/Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close

Jabodetabek