BANDAR LAMPUNG,-Sidang gugatan salah satu peserta jaminan kesehatan BPJS telah memasuki agenda saksi fakta, Penggugat menghadirkan Pak Suyono yang bertugas sebagai Kepala Pelayanan PT. TASPEN Cabang Provinsi lampung di gelar kamis, (10/9/2020).

Didalam kesaksiannya pak suyono menjelaskan bahwa “pemotongan iuran BPJS atas nama Penggugat sudah dibayarkan ke BPJS, tidak lama setelah dilakukan pemotongan oleh TASPEN, pihak Taspen langsung menyalurkan ke tempat yang sesuai dengan alokasi dan porsinya masing-masing, lanjutnya setelah dipotong Pajak sebesar 2%, lalu sisanya langsung disetor ke BPJS melalui By system TASPEN PUSAT, di kantor cabang Provinsi Lampung, semua dokumen ada, tetapi saya tidak bisa membuka semuanya, namun jika ada permintaan dari yang bersangkutan, dokumen tersebut bisa dilakukan print out dan saya tandatangi”.

Secara terpisah setelah persidangan selesai, Kuasa Hukum Penggugat yaitu Heri Alfian dari kantor hukum BUDI YULIZAR & Partners menyatakan “sangat optimis gugatannya akan dikabulkan, karena berdasarkan data dan fakta persidangan, dalil gugatan penggugat sudah dapat dibuktikan kebenarannya”.

Heri Melanjutkan, “bahwa Berkaitan tentang beban pembuktian itu dapat merujuk ketentuan Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) menyatakan;
Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu”.

Pasal tersebut sejalan dengan Pasal 163 HIR yang menegaskan;
Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebut sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.

Putusan perkara gugatan terhadap PT. BPJS akan diputus oleh hakim tunggal pada hari selasa tanggal 15 September 2020 pada pukul 09.00 wib, kami mengharapkan rekan-rekan media untuk dapat hadir dan meliput perkara ini, karena ini akan menjadi Yurisprudensi terhadap perkara yang sama dan sebagai koreksi terhadap lembaga negara yang melakukan tugasnya sebagai pelayan masyarakat.(is/red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close

Jabodetabek