NUSANTARA-ONLINE.COM,-
Masih terkait pasca pemberhentian seluruh anggota Badan Permusyawatan Desa (BPD) oleh Bupati Lampung Selatan baru-baru ini dengan nomor SK Pemberhentian B/455/IV.13/HK/2020, Tertanggal 8 September 2020 Tentang Pemberhentian Keanggotaan Badan Permusyawaratan (BPD),Desa Sinar Palembang Kecamatan Candipuro,Kabupaten Setempat.
Sehingga menimbulkan gejolak di tengah-tengah masyarakat, pasalnya,”menurut warga pemberhentian BPD itu sendiri melanggar aturan yang ada seperti yang tertuangkan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 76, dimana anggota BPD dapat diberhentikan karena: a. Meninggal dunia, b. Mengundurkan diri, c. Habis Jabatannya, d. Berhalangan tetap, berturut-turut sampai dengan 6 (enam) bulan, e. Tersandung Hukum/terkena pidana, mengacu pada peraturan itu maka pemberhentian tersebut diduga sarat dengan rekayasa dan pelanggaran hukum.
Hal itu di ungkapkan juga dalam orasi saat unjuk rasa didepan kantor Balai Desa Sinar Palembang Kamis 1 Oktober 2020 yang dihadiri sekitar 100 orang warga masyarakat yang di ikuti juga para ibu-ibu dan pemuda.
Salah satu koordinator aksi,Sudaryanto menyampaikan selain pemberhentian anggota BPD yang lama menurutnya tidak sesuai dengan prosedur, pengangkatan anggota BPD yang barupun diduga tidak melalui mekanisme yang benar, itu dilaksanakan tanpa melalui Musyawarah Desa (Musdes) tapi diduga hanya main tunjuk dan pemilihannya sendiri dilakukan dirumah Kepala Desa, selain itu pengangkatan aparatur desa dan pengurus BUMDes diduga tidak sesuai dengan peraturan, karena yang diangkat sebagian besar masih ada hubungan kerabat atau keluarga dekat dengan kepala desa, seperti Sekretaris Desa dan Ketua BUMDes merupakan adik dan keponakan kepala desa.
Adapun permasalahan yang disampaikan dihadapan massa dan aparat keamanan saat melakukan orasi.
Mereka mempertanyakan Dana BUMdes belum ada kejelasan, masyarakat juga tidak terima pemberhentian BPD oleh Bupati tanpa alasan yang jelas. Dan mereka juga tdak mengakui BPD yang baru karena proses pembentukannya menurut mereka tanpa melalui musdes tapi diduga hanya ditunjuk langsung oleh kepala desa.
Selain itu mereka para peserta unjuk rasa tersebut meminta bahwa seluruh pelayanan masyarakat tidak boleh dilaksanakan dirumah kepala desa, akan tetapi harus dilaksanakan di kantor desa, dan jangan ada pilih kasih dalam melayani warganya.
Dalam orasinya Sudaryanto menuding kepala desa tidak memfungsikan Kaur Pembangunan dan Kaur Keuangan Desa dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa, dan kepala desa dalam melaksanakan pembangunan tidak mengacu pada hasil dari musyawarah desa tapi lebih pada mengikuti kehendaknya sendiri, selanjutnya Sudar juga mengatakan kepala desa juga belum membayar gaji BPD yang telah diberhentikan tersebut sebesar 3 juta rupiah.dalam unjuk rasa itupun mereka meminta kadesnya untuk mundur dari jabatannya, karena dianggap tidak becus dalam memimpin masyarakat di desa mereka.’Ucapnya.
Diawali dengan arahan dari Kapolsek Candipuro AKP. Achmad Hazuan, dan Camat Candipuro Wasidi, SE keduanya berharap pada peserta unjuk rasa yang hadir agar tetap mengikuti protokol kesehatan dengan memakai masker dan jaga jarak, tidak anarkis, tidak propokatif dan menyampaikan poin-poin yang menjadi keberatan masyarakat.
Kegiatan unjuk rasa itu sendiri tidak berjalan lama, kegiatannya dimulai pukul 09.30 hingga pukul 10.20 Wib, berjalan dengan tertib, aman, damai dan terkendali, hal itu tentunya tidak terlepas dari kerjasama yang baik antara peserta unjuk rasa dengan pihak keamanan yang ada seperti, Polisi, Polisi PP dan Tentara yang turut hadir berbaur dengan peserta unjuk rasa dalam menjaga kegiatan unjuk rasa.
Setelah unjuk rasa berahir pihak Muspika yang dihadiri langsung oleh Wasidi, SE Camat Candipuro, AKP. Achmad Hazuan Kapolsek Candipuro, Kapten Kav. Hendri Limbong, Danramil Sidomulyo,
Iptu.I Wayan. S Wakapolsek Candipuro, Johansyah Kasi Trantip, Ahmad Taufik Kasi Kesejahteraan, mereka mengajak 7 orang perwakilan masyarakat unjuk rasa untuk melakukan musyawarah guna menyerap aspirasi keberatan warga yang disampaikan pada kegiatan unjuk rasa itu, mereka sebagai perwakilan warga diantaranya: Suparman, Sohibun, Manilal, Aris Munandar, Indra Maulana, Sudaryanto dan Suswati.
Dalam musyawarah perwakilan masyarakat dengan Muspika tidak banyak yang dibahas karena apa yang disampaikan perwakilan warga dalam musyawarah tersebut sebagian besar poin-poinnya sama dengan yang di uraikan saat orasi berlangsung sebelumnya.
Dikonfirmasi terpisah sejumlah awake Pers menemui Kepala Desa Sinar Palembang dikediamannya, meminta tanggapan atas protes warga yang baru saja digelar dihalaman kantor desa setempat.
Menurut Sukoco Kepada wartawan,apa yang disampaikan warga dalam orasi itu tidak benar, persoalan pemberhentian BPD itu wewenang bupati, itu bukan ranahnya kepala desa, itu sudah melalui proses yang cukup panjang.
Mereka (BPD) sudah berkali-kali dipanggil ke Kecamatan dan Kabupaten namun selalu tidak hadir, yang lebih fatal lagi mereka tidak mau menanda tangani RAPBDes, sampai-sampai dirinya mengatakan untuk membangun kantor desa yang baru tersebut memakai uangnya (Sukoco -red) pribadi.
Saat ditanya Wartawan,bagaimana mekanisme penggantian uang pribadi yang dipakai untuk membangun kantor desa tersebut, apakah akan digantikan dari DD yang akan datang atau bagaimana? dirinya menjawab itu akan diserahkan pada Inspektorat bagaimana mekanismenya.
Adanya pergantian BPD antar waktu itu kepala desa hanya mempasilitasi untuk membuat panitianya saja sementara untuk memilih anggota BPD itu diambil dari perwakilan masyarakat disetiap RT dan dusun waktu itu terjaring 9 orang lalu dimusyawarahkan antara tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda lalu di voting untuk dipilih, jadi tidak benar pemilihannya main tunjuk.
Dalam melakukan pelayanan masyarakat dilakukan di rumah itu betul, karena kantor desa masih dalam perbaikan, persoalan BUMDes memang belum melakukan kegiatan tapi dananya masih utuh direkening bendahara BUMDes sebesar Rp.157.000.000,- dana itu belum diapa-apakan, BUMDes itu memang belum melakukan kegiatan karena akan ada perubahan AD/ART dan itu masih menunggu pengesahan atau pelantikan BPD yang baru karena untuk mengesahkan AD/ART itu harus mendapatkan persetujuan dari BPD, Sukoco juga mengakui kalau dirinya pernah meminjam dana BUMDes tapi itu sudah dikembalikan.
Mengenai gaji atau honor BPD lama yang katanya belum saya bayar sejumlah 3 juta itu tidak benar, gaji atau honor BPD sudah saya bayarkan semua, yang belum dibayarkan itu operasional BPD karena hal ini mereka belum menyerahkan SPJ ke Kepala Desa dan itu sudah ada pemeriksaan di ranahnya Inspektorat.
Semua pekerjaan fisik di Desa Sinar Palembang tidak benar kalau dilakukannya seenaknya sendiri, setiap pekerjaan yang dilaksanakan selalu dikawal oleh BPD yang lama bahkan mereka ada yang ikut kerja.
Unjuk rasa itu sendiri bukan karena kinerja saya tidak benar tapi saya menduga itu hanya ada unsur tidak senang dengan saya pribadi karena kalau saya ada kesalahan dalam pekerjaan tentunya saya sudah diproses secara hukum, ujarnya menutup pembicaraan dengan wartawan kami.(Rls/Farida)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close

Jabodetabek