LAMPUNG SELATAN–Selain Sudah Dilaporkan ke komisi pemberantasan korupsi (KPK),dijakarta.Pula Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel) Segera akan memanggil Kepala Desa (Kades) Baru ranji, Kecamatan Merbau Mataram berinisial (EN) terkait adanya dugaan rekayasa SPJ dana desa (DD) TA 2018 dan 2019.
Kepala bidang Pengelolaan Keuangan Desa DPMD Lamsel M.Iqbal Fuad menyebut pemanggilan akan dilakukan untuk meminta keterangan dari EN, “Untuk waktunya belum bisa kita pastikan sekarang, akan kami koordinasikan terlebih dengan Kepala dinas,” kata Iqbal, Senin (19/10).
Dirinya mengapresiasi kinerja media yang telah mengekspose dan melaporkan temuan hal itu kepada DPMD, “Terima kasih atas kerja sama rekan-rekan media yang sudah berkordinasi menyampaikan temuanya kepada kami, saya apresiasi karena telah menjalankan sosial kontrolnya,” tuturnya.
“Pemerintah dan media memang harus selalu bersinergi agar dapat membangun dan memajukan daerah,” timpalnya lagi.
Terpisah, Irban 5 Inspektorat Lamsel, Khairul Anwar Ibrahim menuturkan pihaknya akan ‘cross check’ ke desa yang dilaporkan untuk memastikan, “Nanti akan kita pangil Kadesnya, namun sebelumnya kita cross check ke lokasi terlebih dahulu untuk memastikan,” ucapnya.
Ditempat Terpisah,Komisi Penegakan Hukum HAM Lampung (KPHL),Juga melaporkan Oknum Kepala Desa Baru Ranji,Kepala Desa Baru ranji kami Laporkan Ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),Diduga kepala desa telah melakukan penyimpangan Dana desa Tahun Anggaran 2017-2018-2019-2020.
“Kata Direktur Komisi Penegakan Hukum HAM Lampung,Andi Suhairi Kepada Awak media,Pada Senin (19/10).
Ya,Surat pelaporan tertanggal 5 Oktober 2020.Berikut Surat tembusan juga dilayangkan ke kejati lampung,Polda Lampung,Bupati Lampung Selatan,Kepala Inspektorat Lampung Selatan,juga kepada Camat Merbau Mataram Lampung Selatan,”Ucapnya.
Diungkapkan Andi Lebih Lanjut Dugaan Penyimpangannya  Lebih dari 1 Milyar.Selain Diduga (Erwin)melakukan penyimpangan Dana desa(ADD-DD),Dirinya juga telah melakukan pungli Program PTSL Tahun 2018.Dan warga merasa dibebankan Karena pungutan melebihi peraturan Dan perundang-undangan,”terangnya lagi.
“Sementara,Dugaan penyimpangan ini sepertinya belum ditaksir oleh pihak penegak hukum.makanya kph2l melaporkan kasus ini ke kpk kejakarta.Pasalnya,”Kata Andi sejauh ini belum ada pihak penegak hukum Dan ispektorat Turun kedesa tersebut.
“Dugaan penyimpangan kepala desa ranji diantaranya:
1•Kegiatan anggaran Program Ibu-ibu PKK
2•Kegiatan Program Pemuda Dan Olah raga
3•Kegiatan Program pendidikan non formal
4•Kegiatan Program Badan Usaha Milik Desa(BUMdes).
Semuanya itu diindikasi direkayasa oleh Oknum kepala desa Baru Ranji,kata Warga,”Pungkas Andi.
Diberitakan sebelumnya, berbagai keluhan warga terkait pelaksanaan DD yang dikelola EN diduga sarat masalah.
Hal itu terlihat dari beberapa bangunan fisik yang sudah terlihat rusak padahal belum lama selesai dikerjakan. Diantaranya pembangunan rabat beton yang diduga tidak sesuai dengan standar K 225.
Selain itu, pembangunan jalan lapen di tahun 2019 kemarin, kondisinya sudah terlihat mengelupas lantaran diduga adanya pengurangan volume aspal.
Dilangsir mediasiber.co.id,Anggaran pemberdayaan TP PKK, Paud, dan dana penyertaan BumDes pun diduga tidak terserap maksimal.
Kepada awak media, EN membantah dugaan itu. Dirinya mengklaim sudah program DD dengan baik, “Pembangunanya sudah terlihat jelas mas, silakan lihat sendiri pembangunan desa saya” katanya.
Berdasarkan data, anggaran DD Desa Baru Ranji pada tahun 2018 sebesar Rp 1.210.131.718,- dan tahun 2019 Rp 1.504.769.461.(Ry/ndra/Tim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close

Jabodetabek