BANDAR LAMPUNG,-Masyarakat kelompok pengelola ikan asin yang terletak di Jl. RE Martadinata, Lempasing, Desa Sukamaju Kecamatan Teluk Betung Barat menolak penutupan akses jalan sepihak oleh PT SBM.
“Penolakan masyarakat dilakukan dengan aksi massa yang dilakukan di depan proyek pembangunan pagar yang menutup akses jalan menuju tempat pengolahan ikan asin.
Penolakan warga beralasan, pasalnya jalan tersebut adalah akses satu-satunya yang di gunakan warga untuk melakukan aktifitas pengasinan ikan. Sebelumnya warga menggunakan tempat tersebut tercatat sejak tahun 1990 sejak dipindahkan dari TPI Gudang Lelang Bandar Lampung.
Terdapat 86 warga yang terdiri dari pekerja sekaligus pemilik dari usaha mikro pengolahan ikan asin yang hari ini menolak penutupan akses jalan tersebut. Jalan selebar kurang lebih dua meter itu sudah ada sejak tahun 90-an dan memang biasa digunakan warga untuk beraktifitas keluar masuk mengangkut barang pengolahan ikan asin.  Bahwa penutupan akses jalan yang dimulai pada tanggal 26 November 2020 tentu akan berimbas pada aktifitas pengolahan ikan asin yang harus terhenti sehingga masyarakat terancam merugi.
Sebagai reaksi terhadap penolakan warga tersebut, pihak perusahaan melalui perwakilannya yang mengatasnamakan sebagai kordinator pengamanan menyambangi warga bersama dengan pihak kepolisian dari Polsek Teluk Betung Barat. Sempat dilakukan mediasi yang di fasilitasi oleh Kapolsek Teluk Betung Barat, namun tidak menemui titik terang karena pihak perusahaan tetap mengklaim memiliki sertifikat tanah yang mencakup seluruh badan jalan serta kekeh akan mendirikan pagar sembari berdalih akan memberikan akses pintu selebar 1,5 meter untuk akses warga serta memberlakukan wajib lapor sementara akses diberikan hanya dari jam 1 siang sampai dengan jam 3 sore.
Bahwa berdasarkan keterangan warga, tanah yang di klaim tersebut memang telah beralih status kepemilikannya. Pemilik sebelumnya memang memberikan ijin terhadap penggunaan tanah untuk akses jalan ke tempat pengolahan ikan asin. Masyarakat juga kerap di intimidasi dengan oknum yang mengatasnamakan aparat untuk segera mengosongkan lahan yang hari ini di klaim oleh pihak perusahaan dengan mengancam akan memidanakan masyarakat karena meneggunakan pantai untuk pengelolaan ikan asin tanpa ijin.
LBH Bandar Lampung,Melalui KA.Divisi Ekonomi, Sosial dan Budaya,Sumaindra Jarwadi, S.H mengecam penutupan akses jalan pengolahan ikan asin oleh PT SMB. Bahwa tidak dibenarkan pihak perusahaan menutup akses jalan dengan dalih kepemilikan SHM,”ujar dia pada Pers rilisnya Kepada Nusantara-Online.com,Rabu(2/12/2020).
“Menurutnya,Berdasarkan Pasal 6 UU No. 5 Tahun 1965 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Bahwa batas tanah mempunyai fungsi sosial yang merupakan pencerminan dari ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Secara implisit ayat ini harus ditafsirkan bahwa fungsi sosial dari hak milik primer dapat diartikan sebagai hak milik yang tidak boleh dibiarkan merugikan kepentingan masyarakat umum. Asas fungsi sosial hak atas tanah mengandung makna hak atas tanah apa pun yang ada pada seseorang tidak dapat dibenarkan bahwa tanah itu di¬pergunakan (atau tidak dipergunakan) semata-mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi kalau hal itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat.
Apalagi masyarakat yang hari ini menguasai lahan juga bukan dengan cara yang ilegal, mereka memang ditempatkan diwilayah tersebut berdasarkan relokasi yang dilakukan di tahun 1990 dari TPI Gudang Lelang Bandar Lampung. Selain itu, berdasarkan kesepakatan Bersama yang tertuang dalam Berita Acara Musyawarah Penentuan Lokasi Pengolahan Ikan di Sukajaya Tahun 1992 yang dilakukan oleh Dinas Kealutan dan Perikanan Provinsi, Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung, Kecamatan, Syahbandar, pemilik tanah dan pengelola.Maka dari itu, kasus ini tidak bisa dilihat secara parsial, namun harus juga dengan pendekatan yang menyeluruh, sehingga kita dapat melihat akar permasalahan. Apalagi pada saat mediasi, terungkap pula rencana pihak perusahaan yang akan mereklamasi wilayah tersebut, sehingga penutupan akses jalan masyarakat hari ini, diduga dilakukan untuk memuluskan upaya perusahaan untuk mengusir masyarakat dari lokasi sehingga dapat memudahkan proses-proses perusahaan untuk menguasai lahan.
“Lebih Lajut,masih Kata Sumaindra Jarwadi, S.H LBH Bandar Lampung yang hari ini telah diberikan kuasa oleh 86 masyarakat pengelola ikan asin berencana akan mensomasi dan meminta klarifikasi kepada pihak perusahaan terhadap upaya penutupan akses jalan dan segera menghentikan aktifitasnya tersebut karena telah merugikan masyarakat.(Rls/Prabowo)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close

Jabodetabek