NUSANTARA-ONLINE.COM,-Lampung Selatan,-Lemahnya Pengawasan.Selain Diduga telah mencoreng nama dunia pendidikan khususnya di Lampung Selatan,Kepsek Dan komite Sekolah SDN 2 Tanjung Bintang Lampung Selatan kuat diduga melakukan Pungutan liar (Pungli) Berkedok Sumbangan Komite Kepada Para Wali Murid,Dari Tahun 2016 Sampai dengan Tahun 2020.

Banyaknya pemberitaan di media online,tidak membuat jera  oknum kepala sekolah SDN 2 Tanjung Bintang tersebut.Bahkan, pungutan sebelumnya Rp.100 ribu dinaikan menjadi Rp.150.000 ribu rupiah,dengan dalih pembelian buku BOB Dan uang bangunan sekolah.
 Itu menjadi keluhan para wali murid,Salah satu wali murid warga desa sri katon yang enggan namanya disebutkan mengeluhkan beberapa bulan lalu.namun,perihal kasus ini sepertinya mengambang alias tidak ada tindak lanjut.
Saat dihubungi Melalui Pesan Whatapp Belum ada tanggapan dari  Kirman selaku ketua Kelompok Kerja Kepala sekolah (K3s) wilayah tanjung bintang lampung selatan,short message service media ini hanya dibaca, Senin (11/1/2021).
Diwartakan sebelumnya,Lagi-lagi terjadi dugaan pungutan liar (pungli) di sekolah dasar negeri dua (SDN 2) Jati indah Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel) yang di lakukan Oknum kepala sekolah dan Ketua komite.

Pasalnya, Ketua komite seorang kepala desa (kades), sangat jelas dalam peraturan pemerintah mentri pendidikan dan kebudayaan (permendikbud) No 75 Tahun 2016 Pasal 4. Seorang kades atau pemerintah desa tidak boleh menjadi ketua komite atau menjadi anggota komite, “Tidak hanya itu bendahara komite pun tidak ada jadi sangat jelas SDN2 Jati indah melanggar Permendikbud dan terkesan memperkaya diri pribadi.

Akan tetapi, walau di tengah sulit nya mata pencarian warga masyarakat, desa Srikaton, Kecamatan Tanjung Bintang, Lampung Selatan, menambah beban hidup para wali murid SDN 2 Jati Indah. Diketahui, Sri Purwanti, S.Pd, bersama Komite sekolah diduga telah melakukan praktik pungli dengan dalih sumbangan yang melibatkan 200 lebih Siswa/Siswi.

Dengan dasar sebutan. Sumbangan Komite dan pihak sekolah telah menetapkan pungutan dari tahun 2016 dengan biaya sebesar Rp.100.000 per siswa.Namun di tahun 2019 hingga saat ini Komite dan pihak sekolah menaikan bayaran sebesar Rp.150.000 per wali murid.

Hal ini dijelaskan langsung oleh Wali Murid, yang tidak mau di sebutkan Nama nya pada hari sabtu (14/11/2020), sejak anak saya masuk SDN 2 Jati Indah sampai sekarang anak saya di mintain bayaran uang pembangunan, awal masuk sekolah saya bayar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) setelah naik ke kelas 3 iuran di naikin menjadi Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) tidak hanya itu mas,”keluh wali murid.

Tidak hanya dungaan pungli, wali murid juga terkesan di paksa, untuk membeli Buku BOB. Seharga Rp 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah), lantas kalau buku BOB aja kita beli kemana Dana bantuan oprasional sekolah (BOS) Selama ini, yang kata nya setiap tahun nya ada anggaran dari dana BOS 20% untuk Beli Buku, ungkap dia lagi.

Sri Purwanti, S.Pd, selaku kepala sekolah saat di konfirmasi di kantornya pada hari senin (16/11/2020) tidak ada di tempat, bahkan saat di konfirmasi melalui WhatsApp tidak menjawab.

Hal serupa sampai berita ini di terbitkan, Ketua komite tidak bisa di hubungi.(RN/red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close

Jabodetabek