Breaking News

Bupati Batu Bara Hadiri Rakor Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Optimalisasi Aset di Sumatera Utara

MEDAN,- Komisi Pemberantas Korupsi
(KPK) RI mengapresiasi berbagai inovasi
yang dilakukan Pemerintah Provinsi
(Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) dalam upaya optimalisasi capaian pajak daerah.
Hal tersebut diharapkan dapat terus
ditingkatkan sehingga capaian pajak daerah sesuai yang ditargetkan.
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua KPK
RI Lili Pintauli Siregar pada rapat koordinasi
(Rakor) bertajuk “Optimalisasi Penerimaan
Pajak Derah dan Optimalisasi Aset di
Sumatera Utara”, di Pendopo Rumah Dinas Gubernur Sumut Jalan Jenderal Sudirman
No.41,Seperti dikutip Dari Kominfo Batu Bara Rabu (2/12). Hadir Gubernur Sumut
Edy Rahmayadi, Wakil Gubernur (Wagub)
Musa Rajekshah, Sekdaprov SumutR
Sabrina, Kapolda Sumut Irjen Pol Martuani Sormin dan Pangdam I/BB Mayjen TNIHasanuddin.
“Kita melihat dan mendengar bahwa selama ini ada banyak capaian dan inovasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, inovasi itu pun terkait dengan kerja sama Pemprov dengan Pertamina terkait transparansi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB),
optimalisasi pajak air permukaan,integrasi tax clearance daerah se-Sumut, optimalisasi
pajak MBLB, optimalisasi pajak bawah tanah,
implementasi tax clearance (PTPS) dan
pendapatan, kerja sama pembuatan dan
pemanfaatan Peta ZNT (Zona Nilai Tanah),
dan adanya implementasi alat rekam pajak,
yang merupakan kerjasama Pemda dengan
Bank Sumut,” ujar Lili Pintauli Siregar.
Lili juga menyampaikan, kegiatan Rakor ini sangat penting, terkait dengan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).Dimana secara garis besar dibagi menjadi tiga fokus sektor, yakni Perizinan dan Tata Niaga, Keuangan Negara, dan Reformasi Birokrasi dan Penegakan Hukum.Dijelaskan juga, setiap kepala daerah pasti
akan bertemu dengan KPK, terkait 8 fokus
program intervensi pencegahan korupsi
terintegrasi di pemerintah daerah, yang
meliputi perizinan, pengadaan barang dan
jasa, perencanaan dan penganggaran APBD,
APIP, manajemen ASN, tata kelola dana
desa, optimalisasi pendapatan daerah dan
manajemen aset daerah.
“Setelah pemilu 9 Desember 2020, Kepala
daerah yang terpilih juga akan bertemu
denga 8 fokus program tersebut, dengan
tujuan agar pemerintah daerah terlepas dari
tindak pidana korupsi dan melahirkan
masyarakat yang sejahtera, adil dan
makmur,” ujarnya
Pada kesempatan itu, KPK mengumumkan
bahwa rata-rata Monitoring Centre for
Prevention (MCP) hingga saat ini Pemerintah
Daerah di Sumut dengan rata-rata 45%,
dengan daerah MCP tertinggi adalah
Pemerintah Kota Pematangsiantar yang
memperoleh capaian sebesar 82,06 %,
kemudian di peringkat kedua Kabupaten
Batubara 78,95 %, dan ketiga Kota
Tebingtinggi 78,22 %.
Perihal optimalisasi aset di Sumut, Lili juga
menyampaikan, capaian sertifikasi tanah
yang sudah dilakukan Pemda di Sumut, dari
target sekitar 3.400 sertifikat tahun 2020,
capaian dari Januari hingga 30 November
2020 telah mencapai 2.478 bidang yang
sudah memiliki sertifikat, sekitar 8.794.698
m2, dengan nilai lahan Rp1,006 Triliun.
Sebelumnya, Gubernur Sumut Edy
Rahmayadi mengatakan bahwa pajak
merupakan tulang punggung pendapatkan
daerah. “Dunia pun melakukan itu, misalkan
saja Negara Singapura, sekitar 98%
pendapatan negara mereka itu bersumber
dari pajak, kenapa ? karena potensi
wilayahnya tak ada, sedangkan kita di Sumut
punya potensi wilayah, namun kepatuhan
pajaknya semrawut,” ujarnya.
Untuk menggeliatkan investor di Sumut
harus ada kepastian, pasti sertifikat pemilik
harus ada kepastian, pasti sertifikat pemilik
tanahnya dan pasti Juga pajak yang harus
dibayar, dan dalam menegakkan hukum itu
harus penuh dengan keadilan. “Mungkin
kalau kita tertibkan pajak kita ini, mungkin
pendapatan Pemprov Sumut dari pajak bisa
mencapai Rp10 Triliun, karena itu saya benar
-benar ingin rakyat di Sumut ini sejahtera,
aman dan bermatabat,” ujarnya.
Acara rapat koordinasi tersebut ditutup
dengan penandatangan MoU integrasi tax
clearance daerah antara gubernur dan
bupati/walikota yang hadir di Pendopoo
Rumah Dinas Gubernur Sumut.
Walikota/bupati yang hadir antara lain,
Bupati Batubara Zahir, Bupati Deliserdang
Ashari Tambunan, Bupati Karo Terkelin
Brahmana, Bupati Langkat Terbit Rencana
Perangin-Angin, Bupati Labuhanbatu Selatan
Wildan Aswan Tanjung, Bupati Simalungun
JR Saragih, Bupati Tapanuli Tengah Bakhtiar
Ahmad Sibarani, Bupati Dairi Eddy Keleng Ate
Berutu, Walikota Pematang Siantar
Hefriansyah Noor, dan Walikota Tebingtingi.(Kmf)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *