Breaking News

Direktur LBH PAI Mengapresiasi Langkah Kadis DPMTSP Pesisir Barat Akan berkoordinasi Kepada Tower BTS

NUSANTARA-ONLINE.COM,-Lembaga Bantuan Hukum (LBH) PAI sangat mengapresiasi langkah Kepala Dinas Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMTSP) Kabupaten Pesisir Barat, yang akan segera berkoordinasi kepada PT. BTS yang sudah puluhan tahun tidak menyalurkan CSR kepada warga setempat. Terbaru ini, komflik warga Pekon/Desa Suka Negara, Pekon Way Jambu, dan Pekon Biha, yang terletak di Kecamatan Ngambur dan Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat, Perusahanan yang tidak merealisasikan CSR kepada warga setempat. Sepertidi beritakan sebelumnya.

Direktur, Lembaga bantuan hukum. Perkumpulan advokat indonesia (LBH.PAI) provinsi lampung. Muhamad Ilyas.SH, saat di temui di Graha PAI. Jalan M.H. Thamrin No 67 BC. Bandar Lampung pada hari kamis 03/12/2020, Kami sangat mengapresiasi langkah. Jon Edwar Kadis DPMTSP, yang akan berkoordinasi kepada pengembang PT Tower Base Tranceiver Station (BTS) atau pihak Provider.

“Sekema Corporate Social Responsibility (CSR) harus di dorong agar benar-benar tersalurkan untuk masyarakat. Hal tersebut ada sanksi, yang telah di tetapkan. Undang-undang tentang Penanaman modal (TPM) No 25 Tahun 2007 Pasal 34. (1) Badan usaha atau usaha perseorangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 dapat dikenai
sanksi administratif berupa:
a. peringatan tertulis; b. pembatasan kegiatan usaha; c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh instansi atau lembaga yang berwenang, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. (3) Selain dikenai sanksi administratif, badan usaha atau usaha perseorangan dapat dikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” Sambung Muhamad Ilyas,SH.

Advokat muda yang juga merupakan Aktivis Lampung Muhamad Ilyas.SH, juga menjelaskan, bahwa masih ada regulasi Undang-undang No 40 Tahun 2007 Pasal 74. (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

“Maka kami LBH.PAI, selalu akan mengawal bagaimana CSR sampai kepada masyarakat, ini menjadi pelajaran kita semua bahwa keberadaan PT atau perusahaan di manapun harus dapat bermanfaat untuk masyarakat setempat.” Tutup M.Ilyas,SH. (Tim/Ryn)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *