Breaking News

PT. Buana Finance Tbk cabang Lampung digugat ke Pengadilan

NUSANTARA-ONLINE.COM,-Bandar Lampung,-Salah satu konsumen PT. Buana Finance Tbk cabang Lampung yang sudah melunasi kewajibannya berupa angsuran dengan tenor 36 (tigapuluh enam) bulan, merasa sangat kecewa dan mengajukan gugatan kepengadilan dengan alasan ada denda keterlambatan sebesar Rp. 10.115.500,- (sepuluh juta seratus limabelas ribu limaratus rupiah);

Penggugat bernama bapak Ismail yang beralamat di Kotabumi Utara RT.001 Kel. Kotabumi Ilir, Kec. Kotabumi Kabupaten Lampung utara yang dalam hal ini didampingi serta di wakili kuasa hukumnya dari Law Firm Heri Alfian & rekan menyampaikan kepada awak media, bahwa saya akan membayar denda keterlambatan, namun jumlahnya tidak seperti yang diminta oleh PT. Buana Finance, yang masuk akal dan logis saja.

Terpisah Heri Alfian sebagai Kuasa Hukumnya menyampaikan bahwa gugatan ini diajukan serta di sampaikan sebagai salah satu bentuk kekecewaan dari konsumen, PT. Buana tidak bertanya kepada konsumen mengapa selalu terlambat membayar angsuran setiap bulan???. Salah satunya dikarenakan bahwa rumah konsumen berada sangat jauh dipedalaman, sehingga untuk melakukan kewajibannya dalam membayar angsuran tidak bisa setiap saat ke Pasar (tempat paling ramai di pusat kota), seharusnya pihak Leaasing memberikan sedikit saja dispensasi kepada Konsumen, padahal ini hanya denda pinalty keterlambatan.

Dilanjutkan oleh heri, bahwa kami akan menguji sejauh mana konsumen yang merasa dirugikan mendapatkan perlindungan oleh Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu :
– Pasal 18 Ayat (1) Huruf (d) yang menentukan “(1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila: (d) menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
– Pasal 18 ayat (3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum”;

Hal ini senada dengan putusan Mahkamah Agung No.2027/K/BU/1984 tanggal 23 April 1986 menyebutkan “bahwa denda (Penalty) yang telah diperjanjikan oleh para pihak atas keterlambatan pembayaran pokok pinjaman pada hakekatnya merupakan suatu bunga terselubung, maka berdasarkan azas keadilan hal tersebut tidak dapat dibenarkan karena itu tuntutan tentang pembayaran denda tersebut harus di tolak”

Ketika ditanya oleh awak media tentang kemungkinan perkara ini, M Anthon salah satu kuasanya menimpali bahwa kami optimis akan memenangkan gugatan ini, karena secara hukum kami memahami tentang undang-undang pelindungan konsumen, dan pada saatnya pada agenda saksi, kami memiliki saksi yang pernah bekerja sebagai Kepala Cabang Leasing dibandar lampung, dia akan menjelaskan bahwa denda dan pinalty adalah kewenangan leasing cabang tempat konsumen melakukan pembayaran kredit.(rls/is/red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *