Breaking News

Proyek Siluman di Jln Lintas Soekarno Hatta Panjang Bikin Macet,Warga Keluhkan Bising Dan Polusi Udara

NUSANTARA-ONLINE.COM,-Pelaksanaan pembangunan proyek rigit beton di Jalan Soekarno Hatta, Karang Maritim, Panjang, Bandar Lampung dikeluhkan warga, lantaran adanya kemacetan, kebisingan dan polusi yang ditimbulkan dari aktivitas pekerjaan.

Warga juga menilai proyek tersebut samar dan diduga tidak transfaran, sebab disekitar lokasi proyek tidak ditemukan adanya plang merk pekerjaan.

“Enggak jelas mas proyek dari mana dan nilainya, mungkin proyek siluman,” ketus Riyanto Selasa (23/2/2021) warga sekitar.

Riyanto juga mengeluhkan polusi dan kemacetan yang ditimbulkan dari aktivitas proyek. Ia menyebut kebisingan juga jadi masalah yang cukup mengganggu.

“Kalau siang hari pasti macet, mau kemana-mana susah. Kalau harus ke pasar lebih baik jalan kaki, soalnya kalau bawa kendaraan pasti kejebak macet,” tukasnya.

Ia berharap pihak rekanan melakukan dampak pembangunan terhadap warga, sehingga tidak meresahkan warga sekitar.

“Kalau macet sih masih dapat kita maklumi, tapi debu dan bisingnya itu yang jadi masalah,” timpalnya lagi.

Pantauan Mediasiber.co.id dan Nusantara-online.com dilokasi sejak beberapa hari terakhir, tidak ditemukan adanya plang merk juga konsultan pengawas proyek. Ceceran sisa semen juga tersebar disepanjang ruas jalan Soekarno Hatta sehingga menimbulkan debu yang berterbangan terkena hembusan angin.

“Kami hanya melaksanakan kerjaan, gak tau apa-apa, apalagi soal konsultanya, kayanya enggak ada soalnya gak pernah kesini, yang kesini cuma pengawas,” ungkap salah seorang pekerja yang enggan memberitahukan namanya.

Dimintai tanggapanya, aktivis Lembaga Analisis Pemerhati Anggaran (Lapang) Provinsi Lampung, Jhoni GS, SH menyebut dengan tidak adanya plang merk, PT TCV selaku pelaksana proyek dinilai telah melanggar Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Jhoni menyayangkan lengahnya pengawasan Pemerintah terhadap pembangunan proyek itu.

Menurutnya, lazimnya sebuah proyek pemerintah harus dilengkapi dengan papan nama proyek yang berada di sekitar lokasi pekerjaan, dimana tertulis informasi berkaitan dengan pelaksanaan proyek, termasuk memuat nilai anggaran, nama konsultan perencana, juga volumenya.

Disinggung soal tidaknya adanya konsultan pengawas, dirinya menuturkan, pengawasan dalam jasa konstruksi merupakan tahapan yang sangat penting untuk meminimalisir pembengkakan biaya dan penyimpangan dalam pekerjaan proyek. Menurutnya, konsultan pengawas merupakan pihak yang mempunyai wewenang untuk menghentikan sebuah proyek pekerjaan guna menghindari terjadinya kegagalan proyek.

“Pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, konsultan perencana dan pengawas dalam pekerjaan konstruksi disebut bertindak sebagai pelaksana pekerjaan konstruksi direncanakannya dan diawasinya, kecuali dalam pelaksanaan pengadaan pekerjaan yang terintegrasi,” jelasnya.

Sayangnya hingga berita ini diturunkan, Project Manager PT TCV belum berhasil ditemui untuk dikonfirmasi. (TIM/red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *